JAKARTA, TEROPONGMEDDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespons kritik publik yang meminta dirinya lebih fokus pada penanganan banjir di wilayah Bekasi. Ia mengklaim Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam dan terus berupaya menyiapkan solusi komprehensif.
Menurut Dedi, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan dan parsial. Dibutuhkan pembenahan struktural yang menyentuh akar persoalan, termasuk evaluasi kebijakan tata ruang yang selama ini dinilai bermasalah.
Akui Kesalahan Tata Ruang dan Perizinan
Dalam pernyataannya, Dedi secara terbuka mengakui bahwa kesalahan tata ruang menjadi salah satu penyebab utama banjir, khususnya akibat alih fungsi lahan pesawahan dan rawa yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
“Bahwa area pesawahan, rawa itu dibuat danau. Itu memang kesalahan dan salah satunya juga salah kenapa diberi izin,” ujar Dedi, Minggu (1/2/2026).
Ia menilai, praktik pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologis lahan telah menimbulkan dampak serius bagi wilayah hilir seperti Bekasi. Oleh karena itu, koreksi kebijakan perizinan menjadi langkah yang tidak dapat ditunda.
Langkah Pertama: Hentikan Pembangunan di Lahan Terlarang
Sebagai tindak lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir.
Langkah pertama adalah menghentikan pembangunan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan terlarang, termasuk area pesawahan dan rawa.
“Satu, membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan,” kata Dedi.
Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan yang semakin meluas serta mengembalikan fungsi resapan air di wilayah rawan banjir.
Langkah Kedua: Perubahan Tata Ruang Daerah
Langkah kedua, Pemprov Jawa Barat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Penyesuaian ini dinilai krusial agar pemanfaatan lahan kembali sesuai dengan peruntukan ekologis dan perencanaan jangka panjang.
“Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” lanjut Dedi.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan tata ruang antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci untuk mencegah banjir berulang.
Solusi Jangka Panjang: Percepatan Pembangunan Danau Cibeet
Untuk solusi jangka panjang, Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, guna mempercepat pembangunan Danau Cibeet.
“Saya sudah bertemu dengan Menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028,” ujarnya.
Danau Cibeet diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir yang mampu menahan debit air dari wilayah hulu sebelum mengalir ke kawasan padat penduduk.
Penguatan Tanggul dan Mitigasi Sementara
Sambil menunggu proyek besar tersebut rampung, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan langkah mitigasi dengan memperkuat tanggul-tanggul sungai agar tidak mudah jebol saat debit air meningkat.
“Saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol,” tegas Dedi.
Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko banjir dalam jangka pendek.
Baca Juga:
KDM Gebrak Meja, Terungkap Sumbangan Puluhan Juta ke Penjual Es Kue Jadul
Tekan Harga Pangan Ramadan dan Lebaran, Ini Lokasi dan Jadwal Bazar Murah di Kota Bandung
Soal Kritik dan Kehadiran di Lokasi Bencana
Selain persoalan banjir, Dedi juga menanggapi kritik publik terkait kehadirannya di lokasi longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ia mengapresiasi kritik tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kontrol publik yang sehat.
“Saya mengucapkan terima kasih pada anak muda yang mengkritik saya,” ujarnya.
Menurut Dedi, kehadiran pemimpin di tengah bencana bukan sekadar simbolis, melainkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi relawan serta korban terdampak.
“Kadang kehadiran pemimpin di tengah mereka itu membawa spirit bagi mereka,” katanya.
Permohonan Maaf kepada Masyarakat
Menutup pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat apabila kepemimpinannya belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak.
“Untuk itu mohon maaf apabila kepemimpinan saya belum bisa memuaskan semua pihak dan masih banyak kekurangan,” pungkasnya.
(Dist)
