Demokrat Masih Mondar-mandir, Sudirman Said: Pintu Koalisi Terbuka

partai demokrat koalisi perubahan
Capres - Cawapres 2024 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) (Grafis: Eki/Teropongmedia)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Partai Demokrat sampai saat ini belum menentukan keputusan terkait koalisi Pilpres 2024, setelah melepaskan diri dari koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden.

Partai Demokrat melepaskan diri dari KKP setelah Anies Baswedan secara tiba-tiba dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bacapres-bacawapres 2024, yang diusung oleh Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang belakangan menyusul PKS turut mengusung pasnagan ini.

Kendari demikian, Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan Sudirman Said menegaskan bahwa pihaknya masih terbuka sekiranya Partai Demokrat yang dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono itu mau kembali bergabung.

“Jadi kita sangat terbuka, bahkan dalam berbagai kesempatan Pak Anies dan Pak Muhaimin
sempat juga mengatakan memiliki harapan besar kepada Partai Demokrat,” ujar Sudirman Said di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (16/9/2023).

BACA JUGA: Ahmad Muzani Yakin Partai Demokrat Segara Bergabung Koalisi Indonesia Maju

Dikatakan, Anies siap bekerjasama dalam agenda-agenda besar yang pasti memerlukan banyak tenaga, karena membangun Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh presiden dan wakil presiden semata.

Oleh sebab itu, pihaknya membuka pintu bagi siapapun untuk membangun bangsa bersama Koalisi Perubahan.

“Membangun bangsa ini, menata bangsa ini, pekerjaan yang sangat besar sekali, tidak mungkin cukup diselesaikan oleh dua individu, namanya Capres-Cawapres begitu pun tiga partai,” katanya.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ini diusung oleh Koalisi Perubahan yang
beranggotakan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB).

Dari Pileg 2019, Partai NasDem berhasil mengantongi 12,66 juta suara (9,05 persen) dan 59 kursi di DPR, PKB 13,57 juta suara (9,69 persen) dan 58 kursi, dan PKS meraih 11,49 juta suara (8,21 persen) dan 50 kursi di DPR.

BACA JUGA: Akhirnya PKS Dukung AMIN, NasDem Bilang Tak Ada Bagi Kekuasaan

Dengan demikian total perolehan suara parpol Koalisi Perubahan sebanyak 37,72 juta suara atau 167 kursi, yang telah melebihi batas minimal 115 kursi di DPR sebagai syarat presidential threshold. Namun, KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres pada 10-16 Oktober 2023.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
DJP
DJP Dukung UMKM Naik Kelas via PP Nomor 20 Tahun 2026
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Berita Lainnya

1

Jembatan Cirahong, Satu-satunya Jembatan Susun di Indonesia

2

3

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

Mursyid Asal Surabaya Dukung Gus Farkhan Evendi Jadi Utusan Presiden
Headline
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik