JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai polemik yang melingkupi proyek Kereta Cepat Whoosh. Sebelumnya, sejumlah pihak menuding Jokowi sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas permasalahan utang dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung tersebut.
“Kita harus tahu masalahnya dulu, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Sejak 30 tahun yang lalu, dan Jabodetabek kemacetannya parah. Termasuk Bandung kemacetannya juga parah,” ujar Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).
Jokowi menilai, kemacetan pada kedua wilayah itu telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Ia menyebut, Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp65 triliun setiap tahun, sementara total kerugian di kawasan Jabodetabek dan Bandung mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.
Sebagai solusinya, kata Jokowi, pemerintah menghadirkan akomodasi sebagai aksebilitas massal seperti MRT, LRT, kereta cepat, dan KRL, termasuk juga kereta bandara. Alasannya tak lain, agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor menuju moda transportasi publik tersebut. Dengan begitu, kerugian akibat kemacetan bisa ditekan secara signifikan.
Jokowi menekankan bahwa prinsip utama dari transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan mencari keuntungan finansial. Ia menjelaskan, keberhasilan transportasi umum diukur melalui Social Return on Investment (SROI), bukan dari laba bersih yang dihasilkan.
Dicontohkannya, bentuk SROI dapat berupa penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, berkurangnya polusi udara, dan waktu tempuh yang lebih efisien.
BACA JUGA:
Purbaya Pilih Tak ikut Danantara dan Tim Indonesia ke China untuk Urus Utang Whoosh
China sepakat Tenor Pembayaran Utang Whoosh jadi 60 Tahun, Danantara Masih akan Negosiasi
“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” tegasnya.
Jokowi menambahkan, subsidi yang diberikan pemerintah terhadap transportasi umum bukanlah kerugian, melainkan investasi. Ia mencontohkan, MRT Jakarta disubsidi oleh Pemprov DKI sekitar Rp800 miliar per tahun hanya untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI. Jika seluruh jalur telah rampung, nilainya bisa mencapai sekitar Rp4,5 triliun.
Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik tidaklah mudah. “Merubah karakter itu tidak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang,” tuturnya.
Berdasarkan data tersebut, Jokowi mengapresiasi adanya pergeseran perilaku masyarakat menuju transportasi publik, meskipun terjadi secara bertahap. Ia menambahkan, dampak ekonomi berganda (multiplier effect) dari proyek seperti Whoosh juga signifikan. Kehadiran kereta cepat telah memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk peningkatan aktivitas UMKM di sekitar area stasiun.
Selain itu, keberadaan Whoosh turut meningkatkan sektor pariwisata di Bandung serta menaikkan nilai properti di wilayah sekitarnya. Jokowi juga membandingkan dengan negara lain, bahwa sistem transportasi massal di berbagai negara besar tetap mengandalkan subsidi pemerintah.
“Baik di Korea, Cina, Jepang, Eropa. Seperti di Metro Paris, subsidinya hampir 50 persen. London Underground juga sama subsidinya hampir 50 persen,” jelasnya.
Terkait kerugian yang masih dialami Whoosh, Jokowi optimistis bahwa jumlahnya akan semakin kecil seiring peningkatan jumlah penumpang setiap tahun. Ia memperkirakan, dalam kurun waktu sekitar enam tahun ke depan, kerugian tersebut bisa menurun signifikan tergantung pada tingkat peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Menanggapi isu soal pembiayaan proyek, Jokowi menegaskan bahwa kerugian Whoosh tidak dibebankan pada APBN dan hal tersebut menjadi ranah pemerintah. Namun, ia memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.
(Saepul)
