BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID —Â Dalam rangka memperkuat sistem keuangan daerah dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Euis Ida Wartiah, bersama jajaran Panitia Khusus (Pansus) IV melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Cimahi, Senin (21/4/2025).
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan dalam pembahasan LKPJ Gubernur TA 2024,” ujarnya usai pertemuan dengan jajaran P3D Cimahi.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD Jabar dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Euis menegaskan bahwa data dan laporan kinerja yang diperoleh dari P3D Cimahi sangat berperan penting. Hal ini karena mengukur efektivitas strategi pemungutan pajak daerah yang menjadi tulang punggung anggaran pembangunan Jawa Barat.
“Informasi dan laporan kinerja dari P3D Cimahi punya arti penting untuk mengukur kinerja pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Baca Juga:
UMKM Naik Kelas! Euis Ida Wartiah Ajak Masyarakat Garut Kenali Peluang Lewat Perda Kewirausahaan
Euis Ida Wartiah Soroti Evaluasi Kinerja dan Anggaran dalam Rapat Pansus IV DPRD Jabar
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, Euis Ida Wartiah juga menyoroti pentingnya terobosan kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Ia mendorong agar pelayanan digital dan sistem jemput bola dapat dioptimalkan untuk memperluas jangkauan dan mempermudah akses warga.
“Selain itu, pihaknya juga berharap pencapaian kinerja di 2024 dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan di 2025. Melalui terobosan program yang memudahkan masyarakat membayar pajak,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial.
“Semoga pendapatan tahun 2025 dapat lebih meningkat lagi,” harapnya.
Kunjungan ini menandai langkah konkret DPRD dalam mendukung transformasi sistem pelayanan publik yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
