JAKARTA,TM.ID: PT KAI (Persero) mendapatkan pinjaman utang jumbo dari Bank Pembangunan China (CDB). Perusahaan BUMN tersebut mendapatkan utang sevesar Rp7 triliun.
Utang tersebut telah dicairkan sejak tanggal 7 Februari 2024 kemarin untuk membayar pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
BACA JUGA:Â KCIC Buka Loker untuk 16 Posisi: Siapkan CV, Fresh Graduate Bisa Join!
Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (18/2) kemarin, pinjaman utang tersebut disebutkan terbagi dua.
Fasilitas A dengan jumlah nominal sebesar US$230,99 juta atau setara Rp3,6 triliun, fasilitas B dengan nilai nominal US$217,08 juta atau setara Rp3,38 triliun. Maka total pinjaman tersebut hampir menyentuh angka Rp7 triliun.
“PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban pembayaran utang kepada China Development Bank,” begitulah isi dalam surat di keterbukaan informasi BEI.
Pencairan tersebut itu langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di tanggal 7 Februari 2024.
Perlu diketahui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp86,67 triliun. Namun belakangan ini membengkak atau cost overrun (lebih biaya) sampai dengan sekitar US$7,27 miliar atau setara dengan Rp112 triliun.
Komposisi pembiayaan proyek ini tersebut 75 persen berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB). Sementara untuk sisanya adalah setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China. Pembagiannya yakni, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang sebesar 60 persen, sementara untuk 40 persen berasal dari konsorsium China.
Maka total pinjaman Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar Rp8,3 triliun. Utang tersebut bakalan dipakai buat pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.
BACA JUGA: Tahun Ini Dinas PUPR Maluku Utara Fokus Bayar Utang Rp300 Miliar
Sementara itu menyinggung soal bunga yang ditawarkan China sebesar 3,4 persen per tahun. Adapun tenor yang diberikan selama 30 tahun. Proyek tersebut pun sudah mendapat suntikan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,3 triliun.
