BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menanggapi kabar terkait Presiden Joko Widodo yang tidak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDI Perjuangan yang akan dihelat pada tanggal 24-26 Mei 2024.
JK menilai, bahwa ketidakhadiran Jokowi sudah menjadi pertanda bawa Jokowi sudah bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.
“Itukan yang diundang tergantung yang mengundang, kalau yang mengundang kan internal. Kan Rakernas itu internal, dan tentu Pak Jokowi kan bukan lagi keluarga PDIP kan, bukan Kader PDIP lagi, tentu dia enggak diundang,” kata JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan, alasan mengapa partainya tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas ke-V PDIP pada tanggal 24-26 Mei 2024.
Hasto menegaskan bahwa yang diundang dalam Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum, dan berkomitmen untuk menegakkan hukum.
Rakernas PDIP ke-V ini diselenggarakan dalam semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, Hasto menyatakan bahwa publik telah menyaksikan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.
“Dan itu terekam kuat dalam memori publik. Terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia,” kata Hasto di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
“Diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” tegasnya.
erlebih, kata dia, adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat mengenai sengketa pilpres 2024.
Hasto menyatakan hal itulah dasar PDIP hanya mengundang figur-figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi.
BACA JUGA:Â Pengamat: Fahri Bachmid Layak Jadi Menkumham Dalam Kabinet Prabowo-Gibran
“Dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
“Itulah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” tegas Hasto.
(Dist)
