Kecam Aksi DPR, Universitas Paramadina Layangkan 5 Tuntutan

[info_penulis_custom]
Universitas Paramadina
Universitas Paramadina. (Instagram/universitas_paramadina)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Civitas Academica Universitas Paramadina turut menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui instagram resminya, Universitas Paramadina sampaikan lima tuntutan sebagai bentuk sikap untuk desak pemerintah dan instansi terkait dalam menegakkan hukum serta melindungi demokrasi Indonesia

5 tuntutan Universitas Paramadina

Tuntutan yang diunggah oleh Universitas Paramadian di akun instagramnya pada Kamis (22/8/2024) yaitu sebagai berikut.

1. Meyakini bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Menolak keputusan DPR RI yang mengabaikan Keputusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan tinggi terhadap hukum.

3. Meyakini bahwa langkah DPR dan pemerintah tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan krisis konstitusional termasuk ancaman hilangnya pegangan dasar, nilai, dan aturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah ini dipercayai berpotensi memperkuat otororiterianisme dan oligarki di Indonesia.

4. Mendukung penuh pemberlakuan Keputusan MK Nomor 60 dan 70/PPU-XXI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dipercaya akan menjadi contoh teladan bagi segenap komponen bangsa kita dalam menegakkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang didasari oleh keadilan, hukum, dan nilai-nilai demokrasi.

5. Menuntut DPR dan pemerintah segera mematuhi keputusan MK agar menjaga demokrasi Indonesia. pernyataan sikap civitas akademika Universitas Paramadina.

BACA JUGA: Habiburokhman Kena Timpuk Botol saat Temui Pendemo di Depan Gedung DPR RI

Sebelumnya, DPR secara tiba-tiba dan cepat merevisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat partai dan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

DPR langsung mengadakan rapat Baleg pada Rabu (21/8/2024) pukul 10.00 WIB, kemudian segera membentuk Panitia Kerja RUU Pilkada.

Sehari sebelumnya, MK memutuskan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen dari perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, disebutkan bahwa threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen, perseorangan, atau nonpartai yang diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Demikian sikap tuntutan dari Universitas Paramadian terhadap putusan DPR  yang menganulir MK. Seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga buruh hingga hari ini, Jumat (23/8/2024) turun ke lapangan untuk menyampaikan seruan penolakan terhadap tindakan DPR tersebut.

 

(Virdiya/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Diisukan Gabung Malut United, Gustavo Franca Akui Kontraknya Bersama Persib Hanya Menyisakan Beberapa Bulan ke Depan
Diisukan Gabung Malut United, Gustavo Franca Akui Kontraknya Bersama Persib Hanya Menyisakan Beberapa Bulan ke Depan
Persib Bandung Penuhi Undangan Makan Siang dari Wakil Gubernur Jawa Barat 
Persib Bandung Penuhi Undangan Makan Siang dari Wakil Gubernur Jawa Barat 
Industri Nikel RI Buat Standarisasi Global
Tangkal Kampanye Negatif, Industri Nikel RI Buat Standarisasi Global
Longsor Salawu Tasikmalaya Akibatkan Lima Rumah Rusak Berat, Belasan Lainnya Terancam
Longsor Salawu Tasikmalaya Akibatkan Lima Rumah Rusak Berat, Belasan Lainnya Terancam
Sahrul Gunawan
Gagal Kuliah di UGM Gegara Dilarang Ngekos, Anak Sahrul Gunawan Ngambek!
Berita Lainnya

1

Link Live Streaming Persib vs PS. Barito Putera Selain Yalla Shoot

2

Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer

3

Siapa Pemilik Unilever? Apa Hubungannya dengan Israel?

4

Penyegelan dan Pembongkaran Bangunan di Kawasan Hutan dan Perkebunan di Kabupaten Bogor, Ono Surono Dukung KDM

5

Komentar Gustavo Franca Setalah Dapat Julukan Baru Dari Bobotoh
Headline
Banjir-Longsor Akibatkan Jalan dan Listrik di Tasikmalaya Terputus
Banjir-Longsor Akibatkan Jalan dan Listrik di Tasikmalaya Terputus
Ribuan Bobotoh Ramaikan Masak Besar Bobon Santoso, Batagor Khas Bandung Jadi Hidangan Andalan 
Ribuan Bobotoh Ramaikan Masak Besar Bobon Santoso, Batagor Khas Bandung Jadi Hidangan Andalan 
Sapi kurban Prabowo - Instagram Dispernakan Bandung Barat
2 Sapi Limosin Raksasa Asal Bandung Barat Lolos Seleksi Kurban Presiden Prabowo
Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 761 Triliun
Fantastis! Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 761 Triliun

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.