BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Kreator konten sekaligus praktisi AI, Abil Sudarman, mengembangkan sebuah sistem berbasis AI berupa dashboard early warning untuk memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Sistem ini dibuat untuk mendeteksi potensi kejanggalan dalam proyek pengadaan yang selama ini sering menjadi sorotan publik.
Melalui unggahan di media sosial, Abil menunjukkan bagaimana dashboard tersebut mampu menampilkan data pengadaan dari berbagai instansi, mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, hingga kementerian. Ia juga menyebut bahwa proyek ini telah dibuka ke publik, termasuk source code dan model AI-nya, sehingga bisa diakses oleh peneliti dan komunitas teknologi di Indonesia.
Fitur dan Cara Kerja Sistem
Dashboard ini terintegrasi dengan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Data tersebut memang bersifat terbuka, sehingga dapat dimanfaatkan untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknologi AI.
Abil menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan pendekatan Large Language Models (LLM), yang memungkinkan AI menganalisis jutaan data pengadaan secara otomatis. Dari total sekitar 3 juta item pengadaan, sistem akan menilai apakah suatu proyek tergolong wajar atau justru berpotensi menimbulkan polemik.
Selain itu, seluruh dataset dan kode program juga telah diunggah ke platform publik seperti GitHub. Tujuannya agar sistem ini tetap bisa digunakan dan dikembangkan, bahkan jika suatu saat data sumber mengalami perubahan atau dihapus.
Fitur lainnya adalah kemampuan dashboard dalam memberikan “peringatan dini” terhadap pengadaan yang dianggap tidak masuk akal, sehingga bisa menjadi alat bantu bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Baca Juga:
Google dan Intel Perkuat Kolaborasi AI, Fokus pada Cloud dan Infrastruktur Chip
Latar Belakang dan Tujuan
Ide pembuatan sistem ini muncul setelah maraknya kasus pengadaan yang viral di media sosial pada awal April 2026. Beberapa di antaranya seperti pembelian mobil dinas mewah dan pengadaan barang dengan harga yang dinilai tidak wajar.
Menurut Abil, teknologi AI bisa menjadi solusi untuk membantu meminimalisir kontroversi tersebut. Ia menegaskan bahwa sistem ini bukan dibuat untuk melawan pemerintah, melainkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan.
Ia juga berharap sistem ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memantau pengadaan yang sulit terdeteksi secara manual. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah lebih awal.
Meski demikian, Abil mengakui bahwa akurasi sistem ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Ia membuka peluang bagi komunitas IT maupun pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam penyempurnaan teknologi ini.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa akses terhadap sistem ini sudah disebarkan secara luas kepada peneliti dan akademisi di Indonesia. Hal ini dilakukan agar proyek tetap berjalan dan tidak bergantung pada satu pihak saja.
(MAGANG UNPAS/RAHMADANI)
