BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Literasi Pemuda Berdikari atau LPB menyelenggarakan forum grup diskusi di Angkringan Kresna berdikari UMKM dari organisasi kepemudaan LPB.
Kegiatan dihadiri puluhan mahasiswa dari belasan Universitas di Bandung Raya yang tergabung dalam aliansi mahasiswa LPB serta aliansi pelajar literasi pemuda berdikari.
Ketua Aliansi Mahasiswa LPB, Ben Tratamita Kusumah mengatakan FGD tersebut bertemakan demokrasi tanpa anarkis: mandat reformasi mengajarkan demokrasi secara kritis bukan anarkis.
“Kami sangat mendukung kegiatan ini lantaran narasi demokrasi tanpa anarkis tapi menggunakan nalar kritis. Banyak demonstran yang berdemo dengan tindakan anarkis, namun banyak dari mereka yang tak mengerti tentang apa yang disuarakan. Akibat dari tindakan anarkis ini, bukan hanya pihak pemerintah yang dirugikan, tapi banyak pihak swasta yang tak ada sangkut paut terkena imbasnya,” kata Ben sambil mencontohkan, ada bank swasta di Bandung yang terbakar ketika adanya unjuk rasa.
Sementara itu, Pupuhu Agung Karatuan Majelis Adat Sunda, Ari Mulia Subagdja Husein memandang iklim demokrasi setelah 26 tahun reformasi, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa era reformasi yang sudah berjalan ini jauh dari harapan awal konsep reformasi Indonesia, yakni menitikberatkan pada pemberantasan KKN serta pembatasan masa bakti jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
“Hari ini kondisi Indonesia tak lebih baik dari zaman sebelum reformasi, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan KKN. Kami dipertontonkan dengan berbagai kasus-kasus korupsi di berbagai tingkatan melebihi pada zaman sebelum reformasi,” ujar Ari.
Sistem hukum Indonesia, menurutnya, masih berjalan di tempat alias masih pilah-pilah dalam penindakannya dengan lebih ke arah hanya menjadi konsumsi publik dan pesanan dari elit.
“Perjalanan demokrasi yang katanya hak rakyat sepenuhnya dijalankan padahal bangsa ini tidak pernah menganut sistem demokrasi seperti itu, karena bangsa ini menganut sistem demokrasi perwakilan dengan musyawarah mufakat sebagai cara pengambilan keputusannya sesuai sila ke empat Pancasila, yang sudah dihapus dari kehidupan bangsa Indonesia pada saat awal reformasi,” ucapnya.
Ari mengatakan, proses demokrasi hari ini dalam pemilihan bupati/walikota dan gubernur banyak menghasilkan pemimpin yang menjadi pesakitan KPK dan atau kejaksaan.
“Hasil dari sistem demokrasi hari ini menjadikan banyak pertentangan di masyarakat khususnya para aktivis mahasiswa untul menyampaikan aspirasi mereka dengan cara demonstrasi dan gerakan-gerakan aktivis mahasiswa ini banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum kelompok yang melakukan tindakan anarkis, merusak berbagai fasilitas umum, membuat keributan, kekacauan, bahkan membuat rasa tidak nyaman dan ketakutan pada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:
Teropong Media Dorong Literasi Jurnalistik Mahasiswa Lewat Suar Mahasiswa Awards di UNIBI
Roadshow Suar Mahasiswa Awards Disambut Antusias Mahasiswa UNIBI
Ari pun, berpendapat ada akar masalah yang penting tengah dialami oleh bangsa Indonesia, yakni sebagian besar bangsa Indonesia sudah berkhianat terhadap contoh-contoh amanat para pendiri bangsa dan negara.
“Saya tidak akan berbicara secara lengkap pada saat ini tapi nanti ditulisan atau diskusi akan datang, bakal saya ungkapkan secara detail. Jadi, saran saya adalan evaluasi perjalanan 26 tahun reformasi Indonesia ini, apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudarat bagi bangsa Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dengan merusak, membakar, membuat keributan, dan saling menyakiti sesama manusia dalam menyampaikan aspirasinya, karena bangsa Indonesia itu bangsa yang beradab, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilau luhur kemanusiaan.
Ketua Umum LPB, Indrajidt Rai Garibaldi mendukung penuh dan menyambut baik FGD tersebut untuk menjadi landasan pijak gerakan mahasiswa atau gerakan demonstrasi harus mementingkan substansi bukan sensasi yang pada akhirnya dapat merugikan perjalanan kemajuan berbangsa dan bernegara.
(Kyy/Usk)
