BANDUNG, TEROPONGMEDIA.IDÂ —Â Kasus pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya pembatasan kreasi seniman, termasuk kasus yang melibatkan kritik terhadap pemerintah.
Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI yang membidangi kebudayaan, menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir telah terjadi 15 kasus pembatasan kreasi seniman.
Dua di antaranya terkait kritik terhadap Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah kasus Yos Suprapto yang kini viral di media sosial. Ia mempertanyakan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi.
“Dalam 5 tahun terakhir, ada 15 kasus. Itu banyak,” ujar anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (22/12/2024).
Pameran lukisan Yos Suprapto yang berjudul “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” dibatalkan oleh Galeri Nasional Indonesia.
Kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo, menyatakan bahwa beberapa lukisan yang menampilkan sosok mirip Jokowi dengan nuansa kritik dianggap terlalu vulgar dan tidak sesuai tema pameran. Namun, keputusan ini menuai kecaman karena dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
BACA JUGA :Â Potret Pameran Lukisan Yos Suprapto yang Dibredel di Galnas!
Bonnie Triyana menekankan bahwa seni bersifat multitafsir. Penerapan tafsir tunggal yang berasal dari penguasa akan membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi.
“Seni itu multi tafsir. Kalau cuma tafsir tunggal penguasa yang diberlakukan, ya selesai kita,” kata Bonnie Triyana.
Ia menyamakan situasi ini dengan era Orde Baru di mana sejarah ditafsir secara tunggal, dan segala bentuk kritik dianggap subversif.
Menurut Bonnie Triyana, pembatasan pameran seni seperti yang dialami Yos Suprapto tidak relevan dalam era demokrasi.
Ia berpendapat bahwa jika Galeri Nasional tetap membuka pameran tersebut, Indonesia akan menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan menjadi bangsa yang lebih maju.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
