SURABAYA,TM.ID : Dr. Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga, mendorong pemerintah daerah (pemda) agar lebih aktif menggunakan media digital sebagai ruang publik untuk mengedukasi masyarakat dan mencegah penyebaran hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dr. Suko mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya pemanfaatan media digital oleh pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, banyak pemda yang lebih fokus menggunakan media digital untuk kepentingan promosi daripada memberikan pendidikan dan mengajak warganya berkomunikasi.
“Dalam hal ini, saya menyarankan agar lembaga pemerintah daerah ikut serta dalam kampanye pencegahan hoaks melalui ruang publik digital. Saya melihat bahwa upaya komunikasi di daerah masih lebih berfokus pada promosi kegiatan dan kurang mengajak masyarakat untuk berkomunikasi,” ungkap Dr. Suko saat berpartisipasi dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Forum Denpasar 12 pada hari Rabu (24/5/2023).
Dr. Suko juga menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi dalam penanganan hoaks, sambil melawan hoaks dengan pendekatan lainnya, seperti menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kebenaran, dan empati kepada masyarakat.
Melalui ruang-ruang publik digital yang dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah, pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk mendapatkan edukasi yang lebih luas, selain sekadar memperkenalkan program-program yang ada.
Pencegahan hoaks menjelang Pemilu 2024 menjadi sangat penting, mengingat beberapa laporan ilmiah menunjukkan bahwa hoaks isu politik memiliki dampak negatif bagi ketahanan nasional dan dapat menghambat perkembangan demokrasi bahkan menyebabkan kemunduran.
Salah satunya adalah laporan yang diterbitkan oleh Jurnal Kajian Lemhanas RI edisi 39 tahun 2019 berjudul “Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional”, yang mengungkapkan bahwa hoaks politik terbukti meningkatkan kebencian antar masyarakat dengan memanipulasi isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan golongan (SARA).
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), jumlah hoaks isu politik menjelang pemilu sering meningkat di tengah masyarakat dan berpotensi menyebabkan perpecahan.
Selama periode Pemilu 2019, Kemenkominfo mencatat peningkatan hoaks isu politik mulai terjadi satu tahun sebelum Pemilu dilaksanakan.
Pada tahun 2018, jumlah temuan hoaks politik mulai meningkat dari 14 pada bulan Agustus, menjadi 18 pada bulan September, 41 temuan pada bulan Oktober, 59 temuan pada bulan November, dan 59 temuan pada bulan Desember. Pada tahun 2019, tercatat 94 temuan pada bulan Januari, dan mulai mengalami peningkatan signifikan pada bulan Februari 2019 dengan 213 temuan.
Puncaknya terjadi sebulan sebelum Pemilu berlangsung, yaitu pada bulan Maret 2019, dengan mencapai 323 temuan hoaks bertemakan isu politik.
Untuk mencegah hal serupa terulang pada Pemilu 2024, maka diperlukan tindakan pencegahan dan penanganan hoaks yang tepat.
“Hoaks ini dapat menyebabkan Perang Saudara, oleh karena itu saya mendorong agar penanganannya dilakukan dengan cara yang lokal,” tegas Dr. Suko.
(Budis)
