JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Kampanye #NoTaxforKnowledge saat ini terus digaungkan oleh sejumlah organisasi seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Forum Pemred. Kampanye ini penting agar akses terhadap ilmu pengetahuan semakin mudah, inklusif, dan bebas hambatan bagi publik. Selama ini ranah ilmu pengetahuan dibebani oleh pajak yang memberatkan bagi media, penerbitan dan percetakan buku maupun institusi pendidikan.
Kolaborasi AMSI, PWI dan organisasi lainnya dalam kampanye #NoTaxforKnowledge sebagai upaya menjaga keberlanjutan media agar menjadi kebijakan yang mendukung ekosistem informasi yang sehat, sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan relaksasi pajak bagi industri media, penerbitan, percetakan buku dan lainnya.
“Ini ada pro-kontra terkait dengan adanya pengajuan atau inisiatif dari masyarakat pers, termasuk AMSI, PWI dan lainnya untuk meminta negara hadir, salah satunya memberikan insentif terhadap pajak dan biaya-biaya yang membebani operasional industri media,” ujar Akhmad Munir, Ketua PWI Pusat.
Menurut Munir, persoalan ini mengemuka kembali di 2025 karena banyak perusahaan media melakukan lay-off besar-besaran terhadap karyawannya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis seperti saat situasi pandemi Covid 19 silam, dengan memberikan relaksasi pajak.
Baca Juga:
AMSI Gelar Indonesia Digital Conference 2025, Sorot Sovereign AI dan Peluang Industri Media
AMSI: Media Massa Harus Kedepankan Standar Etika Tertinggi untuk Pastikan Integritas Informasi
“Harapan kita, insentif pajak menjadi gerakan bersama khususnya di momentum Hari Pers Nasional 2026, dan menjadi bagian yang strategis dan keputusan pemerintah itu menjadi kado terbaik bagi masyarakat pers Indonesia,” imbuhnya.
#NoTaxForKnowledge ini sangat dibutuhkan karena sejak tahun lalu perusahaan media terus mengalami penurunan pendapatan akibat iklan beralih ke platform global.
Munir menyebut ada tiga upaya yang kini tengah didorong kepada pemerintah yakni insentif pajak bagi media, pengajuan karya jurnalisme sebagai bagian dari hak cipta ke Kementerian Hukum serta penguatan Publisher Rights untuk menjadi undang-undang.
Munir berharap negara bisa dan mau hadir secara menyeluruh untuk mendukung dan membantu membangun ekosistem informasi yang sehat di tanah air.
Kampanye #NoTaxForKnowledge ini akan terus digaungkan hingga penyelenggaraan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2026.
Meski ada kekhawatiran independensi media terganggu karena ada campur tangan pemerintah terhadap media, namun perusahaan media dipercaya mampu menjaga independensi dan kredibilitasnya dalam menghasilkan jurnalisme yang berkualitas karena media dan jurnalis memiliki tanggung jawab moral dalam mengawasi negara melalui penyebaran informasi yang kredibel, berdasarkan fakta, data dan disiplin verifikasi.
