JAKARTA,TM.ID: Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) merespons isu yang menyebut, Sri Mulyani Indrawati, akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro mengatakan sampai saat ini, Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara sesuai peraturan perundangan.
“Menteri Sri Mulyani tetap menjalani tugas menjaga Keuangan Negara secara profesional dan bertanggung jawab sesuai tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundangan,” kata Deni melalui keterangan tertulis, Jumat (19/1/2024).
Deni menjelaskan, agenda Sri Mulyani sekembalinya dari tugas menghadiri agenda World Economic Forum di Davos, Switzerland pada 15-19 Januari 2024 terbilang cukup padat. Sri Mulyani datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menghadiri tiga rapat internal dengan Presiden Jokowi, hari ini.
BACA JUGA:Â Firli Bahuri Penuhi Panggilan Penyidik, Tiba Lebih Awal di Bareskrim
Sri Mulyani diketahui menghadiri rapat dengan Presiden Jokowi hari ini salah satunya terkait dengan penanganan polemik Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengenakan tarif 40%-75% untuk jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
“Sekembalinya Menkeu dari Davos, hari ini menghadiri tiga rapat internal bersama Presiden dan jajaran kabinet di Istana Merdeka,” tegas Deni.
Sebelumnya, isu seoal rencana sejumlah menteri yang akan meninggalkan Presiden Jokowi itu digulirkan oleh ekonom senior yang merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri.
Faisal mengungkapkan bahwa total ada 15 menteri yang berpotensi mundur dari pemerintahan Jokowi saat ini, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Faisal menjabarkan, selain dua orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
Selanjutnya, ada satu menteri dari NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kemudian, ada pula Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
“Kira-kira 15 lah,” kata Faisal dalam YouTube CNBC.
(Dist)
