BANDUNG,TM.ID: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Arief Anshory Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat strategi penurunan angka kemiskinan secara konsisten.
“Penurunan kemiskinan pada Maret 2022-September 2022 hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang,” kata Arief Anshory Yusuf, Kamis (19/1/2023).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah warga miskin turun hingga 17.360 orang.
Jumlah penduduk miskin perkotaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 7,92 persen menjadi 7,57 persen.
BACA JUGA:Â Jasa Marga Berharap Jalan Tol Manado-Bitung Jadi Penunjang Utama Pembangunan KEK Industri Bitung
Sedangkan, jumlah penduduk miskin perdesaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 10,46 persen menjadi 9,88 persen.
Arief mengatakan, angka penurunan kemiskinan di Jawa Barat paling besar dibandingkan provinsi lain merupakan hal yang tergolong wajar, mengingat jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.
Menurut dia, sejumlah program gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product (OPOP), hingga kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh sampai upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.
Dia mengatakan secara teori strategi sektor ketenagakerjaan seperti struktur skala upah yang lebih adil tentu akan berdampak pada penurunan kemiskinan apalagi kemiskinan Jabar banyak di perkotaan.
“Namun apakah strategi ini sudah bekerja dan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, kembali harus dibuktikan. Fakta tidak adanya desa tertinggal tentu membantu penurunan kemiskinan, tapi harus dilihat dinamikanya,” katanya.
Arief menilai jika strategi penurunan angka kemiskinan bisa terus dilakukan, Pemprov Jabar harus fokus pada strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan.
“Apa yang harus dilakukan. Fokus ke strategi di perkotaan, kemiskinan di Jabar itu di perkotaan, juga the hardest-hit karena krisis COVID-19 dan belum pulih krisis kemiskinannya,” katanya.
Ia menggarisbawahi empat hal yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengurangi mis-targeting bantuan sosial agar tidak terjadi kebocoran, lalu yang kedua memperkuat regulasi investasi yang memihak tenaga kerja bukan investor.
Kemudian yang ketiga, melakukan proteksi daya beli penduduk miskin perkotaan jabar dengan memperlancar rantai pasok produk-produk bahan pokok agar harganya terjangkau.
“Dan yang keempat, program-program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan dievaluasi dengan baik dan ilmiah, yang tidak berdampak hentikan, yang jalan di-upscale,” katanya.
Menurut dia fakta penurunan angka kemiskinan pada 2022 harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya @ridwankamil menyebut, penurunan orang miskin terbanyak per September 2022 diraih Provinsi Jabar, yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar, hampir 50 juta jiwa.
Ia menuturkan pula beberapa strategi terukur yang dilakukan dan berhasil mengurangi jumlah warga miskin di Jabar pada 2022.
Pertama, bagi warga dalam kategori level miskin ekstrem diberi daya hidup dengan bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos).
Kedua, bagi warga level miskin tengah, Pemda Provinsi Jabar agresif membukakan lapangan kerja melalui investasi dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu terlihat dari nilai realisasi investasi Jabar selalu tertinggi dalam lima tahun berturut-turut.
Kemudian ketiga, bagi level miskin atas, mereka akan dilatih wirausaha dan diberi modal usaha.
(Dist)
