JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap disalurkan menyesuaikan jadwal kehadiran siswa di sekolah. Program tersebut juga akan dihentikan sementara apabila kegiatan belajar mengajar libur.
Pernyataan ini disampaikan Dadan sebagai respons atas wacana efisiensi program MBG yang mengusulkan pengurangan hari pemberian makanan menjadi lima hari dalam sepekan. Langkah tersebut dinilai berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.
“Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari. Sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” ujar Dadan, Jumat (27/3).
Baca Juga:
MBG Tangsel Bahan Mentah Viral, BGN Klarifikasi Begini
Ia menambahkan, pada 2026 BGN akan lebih fokus pada peningkatan kualitas program, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan guna menjaga efektivitas program sekaligus memastikan manfaatnya tepat sasaran.
Dadan menjelaskan, penyaluran MBG dilakukan dalam bentuk makanan segar siap santap yang didistribusikan langsung ke penerima manfaat berdasarkan data yang telah dihimpun. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, bantuan disalurkan melalui posyandu atau langsung ke rumah. Sementara itu, siswa menerima MBG di sekolah masing-masing, termasuk santri dan peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.
“Jika libur, maka MBG berhenti disalurkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa efisiensi program MBG berpotensi menghemat anggaran negara dalam jumlah besar. Salah satu skema yang diusulkan adalah pengurangan hari operasional dari enam hari menjadi lima hari per pekan.
“Biasanya seminggu enam hari, diusulkan menjadi lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, cukup besar. Bisa sampai Rp40 triliun setahun,” kata Purbaya.
Menurutnya, langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik.
