JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Tingginya angka partisipasi dalam judi online mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, fenomena judi online akan mempercepat penurunan kelas menengah di Indonesia menuju jurang kemiskinan.
“Judi online memang masalah serius, menurunnya kelas menegah sejak awal tahun 2024 sudah diprediksi berbagai Lembaga riset,” kata Penelitis Kebijakan Publik dari Institute for Developmen of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Novianto, dikutip Jumat (4/10/2024).
Riko menjelaskan, informasi dari data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa transaksi judi online selama kuartal pertama tahun 2024 mencapai Rp 600 triliun.
Bahkan, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyampaikan, terdapat sekitar 4 juta penduduk yang terlibat dalam judi online, mayoritas dari kelompok usia 30 hingga 50 tahun.
Riko menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, ia mengakui bahwa praktik ini semakin kompleks di era digital, karena sering melibatkan pihak dari negara lain.
Meskipun demikian, kata dia, dengan komitmen pemerintah yang kuta, apparat penegak hukum seharusnya mampu memberantas judi online.
“Praktek judi online yang berskala global itu artinya pelaku berada di luar negeri yang mencuri atau yang mendapat keuntungan dari uang masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
BACA JUGA:Â Hingga Agustus 2024, OJK Blokir 8 Ribu Rekening Judi Online
Selain itu, kekhawatiran meningkat seiring penurunan kelas menengah,yang dikhawatirkan akan membawa mereka ke strata ekonomi yang lebih rendah.Riko juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.
“Masyarakat Indonesia, kelas menengah khususnya,sebaiknya menghentikan kebiasaan berjudi online,” jelasnya.
Dia berharap kepada Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, untuk merancang strategi ekonomi yang solid.
Ada Tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu:
1. Pengendalian belanja negara yang produktif dan penghentian proyek -proyek yang boros.
2. Alokasi subsidi yang tepat dan efektif, guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pasar.
3. Pengamanan aset dan kekayaan dalam negeri. Kebocoran kekayaan alam dan aset dalam bentuk apapun harus segera dihentikan.
“Presiden terpilih perlu melakukan strategi nyata dalam menjaga ekonomi,” terangnya.
(Agus Irawan/Usk)
