Pemerintah Dorong WFH Swasta, Krisis Energi Global Makin Nyata!

WFH swasta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (dok/Sekretariat Presiden)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah mulai mendorong penerapan work from home (WFH) tidak hanya di kalangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga di sektor swasta.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, terutama dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini sebagai respons adaptif terhadap tekanan global di sektor energi.

WFH Jadi Instrumen Hemat Energi

Menurut Airlangga Hartarto, penerapan kerja fleksibel tidak hanya berdampak pada efisiensi mobilitas, tetapi juga mampu menekan konsumsi energi secara signifikan.

“Kebijakan ini akan diatur melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik sektor usaha,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Selain penghematan energi, kebijakan ini juga mendorong percepatan transformasi digital dalam dunia kerja.

Tidak Semua Sektor Bisa WFH

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat selektif. Tidak semua sektor dapat menerapkan pola kerja jarak jauh.

Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap wajib beroperasi normal.

Begitu juga sektor strategis seperti:

  • Industri
  • Energi
  • Pangan dan bahan pokok
  • Transportasi dan logistik
  • Perdagangan dan keuangan

Seluruh sektor tersebut tetap menjalankan aktivitas secara langsung di lapangan maupun kantor.

Bagian dari Transformasi Nasional

WFH bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja nasional.

Pemerintah juga menjalankan langkah lain seperti:

  • Pembatasan penggunaan kendaraan dinas
  • Pengurangan perjalanan dinas
  • Refocusing anggaran negara

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga produktivitas ekonomi.

Ekonomi Tetap Stabil, Bukan Kondisi Darurat

Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan karena kondisi darurat ekonomi.

Airlangga Hartarto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil.

“Perlu ditegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” ujarnya.

Ia juga memastikan stok energi nasional termasuk BBM berada dalam kondisi aman.

Baca Juga:

KDM: WFH di Pemprov Jabar Berjalan Efektif

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Pemerintah berharap sektor swasta dapat mengambil peran aktif dalam kebijakan ini.

Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai krusial untuk memastikan efisiensi energi berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
OJK Jabar
Penipuan Investasi Mantan Pegawai Bank Mandiri Taspen di Purwokerto, OJK Minta Korban Segera Melapor
500 Musisi Meriahkan Bandung Kota Angklung Festival 2026
500 Musisi Meriahkan Bandung Kota Angklung Festival 2026
Pameran Persib Hadir di Braga, Suguhkan Identitas Bobotoh Melalui Karya Seni
Pameran Persib Hadir di Braga, Suguhkan Identitas Bobotoh Melalui Karya Seni
Dihadiri Bupati Bandung, KH Ubaidillah Ruhiat Lantik Wakil Ketua DPR RI Jadi Ketua Alumni Cipasung
Dihadiri Bupati Bandung, KH Ubaidillah Ruhiat Lantik Wakil Ketua DPR RI Jadi Ketua Alumni Cipasung
maroko brazil
Prediksi Skor Maroko vs Norwegia: Duel Dua Tim Kuda Hitam Piala Dunia 2026
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik

3

4

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

5

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk
Headline
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru