BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah izinkan korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual untuk lakukan aborsi. Tercantum dalam Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Mengenai hal ini, aborsi juga dapat dilakukan bagi perempuan yang mengalami kondiri kedaruratan medis, seperti kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.
“Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana,” demikian isi Pasal 116 PP Kesehatan, seperti dikutip pada Rabu (31/7/2024).
Syarat Aborsi
Untuk korban yang mendapat izin aborsi harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana Menurut Pasal 118, kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 harus dibuktikan dengan:
1. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan
2. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
BACA JUGA:Â Lakukan Aborsi, Polisi Tangkap 2 Mahasiswa di Garut
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2024, dinyatakan pelayanan aborsi yang mendapat ijin hanya bisa dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memiliki Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
(Virdiya/Usk)
