BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah tegas menyusul insiden pembagian minuman beralkohol dalam ajang Pocari Sweat Run 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu.
Melalui Tim Yustisi Penegakan Perda yang dipimpin Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Pemkot memanggil dua pihak yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut, yakni sebuah perusahaan dan komunitas peserta.
Langkah tersebut dilakukan atas instruksi langsung dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebagai bentuk tanggung jawab dan klarifikasi terhadap polemik yang muncul di tengah masyarakat.
“Kami menyesalkan kejadian tersebut dan meminta maaf kepada warga Bandung atas kelalaian dalam pengawasan,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, Rabu (24/7/2025).
Baca Juga:
Event Lari di Bandung, Dinilai Tak Siap, Netizen: “Kalau Belum Proper, Jangan Bikin di Bandung!”
Yayan menjelaskan, pemanggilan ini merupakan bagian dari penegakan aturan yang berlaku di Kota Bandung. Dua pihak yang diduga melakukan pelanggaran sedang diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Ini bentuk keseriusan kami dalam menegakkan ketertiban dan menjamin kegiatan publik berjalan sesuai dengan aturan,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh kegiatan di ruang publik wajib mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Perda ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, terutama dalam kegiatan yang bersifat massal dan terbuka.
“Kami tidak ingin insiden seperti ini terulang. Setiap pelanggaran akan kami tangani sesuai mekanisme hukum,” tegas Yayan.
Pocari Sweat Run 2025 sendiri merupakan salah satu event olahraga terbesar di Bandung tahun ini, dengan sekitar 15.000 peserta dari berbagai daerah. Sayangnya, keberhasilan acara tersebut tercoreng oleh aksi sebagian peserta yang membagikan bir, yang kemudian viral di media sosial dan menuai kritik publik.
Pemkot Bandung memastikan bahwa kejadian tersebut menjadi evaluasi serius untuk semua penyelenggara kegiatan ke depan. Setiap penyelenggaraan event akan mendapatkan pengawasan lebih ketat agar sejalan dengan norma dan peraturan daerah. (Kyy/_Usk)
