JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Setiap tanggal 9 Februari menjadi momen penting bagi dunia pers di Indonesia. Pada tanggal inilah Hari Pers Nasional (HPN) diperingati, bukan sekadar sebagai seremoni tahunan tetapi sebagai penanda perjalanan panjang pers Indonesia dalam perjuangan NKRI.
Hari Pers Nasional ditetapkan berdasarkan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946, sebagaimana ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto.
Penetapan tersebut menegaskan posisi pers sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan nasional dan pembangunan demokrasi.
Peringatan HPN menjadi momentum refleksi terhadap peran pers sebagai penyampai informasi, pengawal kekuasaan, sekaligus penyambung suara rakyat dan membangun kesadaran sosial.
Definisi pers sendiri telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang disahkan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie pada 23 September 1999.
Dalam undang-undang tersebut, pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk melalui media cetak, elektronik, dan saluran lainnya.
Sejarah Pers di Indonesia: Dari Kolonial hingga Kesadaran Politik
Sejarah pers di Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan. Pada awal abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda telah memperkenalkan penerbitan surat kabar di wilayah Hindia Belanda.
Sejarawan Dr. De Haan dalam bukunya Oud Batavia (1923) mencatat bahwa sejak abad ke-17, surat kabar telah terbit secara berkala di Batavia. Pada tahun 1676, terbit surat kabar Kort Bericht Eropa yang memuat berita-berita dari berbagai negara Eropa dan dicetak oleh Abraham Van den Eede di Batavia.
Setelah itu, muncul sejumlah surat kabar lain seperti Bataviase Nouvelles (1744), Vendu Nieuws (1780), hingga Bataviasche Koloniale Courant yang tercatat terbit pada tahun 1810.
Namun, media-media tersebut masih sepenuhnya melayani kepentingan kolonial dan belum menyentuh aspirasi pribumi.
Memasuki awal abad ke-20, pers di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan. Tahun 1903 menjadi titik penting ketika isu politik dan perbedaan pandangan antara pemerintah kolonial dan masyarakat mulai mengemuka di surat kabar.
Tokoh pers Parada Harahap, dalam bukunya Kedudukan Pers dalam Masyarakat (1951), menyebut masa ini sebagai era “koran menghangat”. Hal itu dipicu oleh kebijakan desentralisasi pemerintahan kolonial, yang memberi ruang kritik dari elite lokal terhadap kebijakan pusat.
Medan Prijaji dan Lahirnya Pers Perlawanan
Dinamika pers nasional semakin kuat dengan terbitnya Medan Prijaji pada tahun 1903, surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Menurut Akhmad Efendi dalam Perkembangan Pers di Indonesia (2010), kehadiran Medan Prijaji menandai awal keterlibatan bangsa Indonesia dalam pers yang bernuansa politik.
Pemimpin redaksinya, R.M. Tirto Adhi Soerjo, yang dikenal sebagai Nestor Jurnalistik Indonesia, menyadari bahwa pers adalah alat strategis untuk menyuarakan ketidakadilan dan membuka mata rakyat terhadap realitas penjajahan.
Pengaruh Medan Prijaji begitu besar. Tidak lama kemudian, bermunculan media pergerakan seperti Oetoesan Hindia yang dipelopori H.O.S. Tjokroaminoto, serta koran-koran bernada revolusioner seperti Api, Halilintar, dan Nyala yang digerakkan tokoh-tokoh kiri seperti Samaun.
Di sisi lain, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) menerbitkan Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak, sementara Parada Harahap di Padang Sidempuan menerbitkan Benih Merdeka dan Sinar Merdeka.
Bahkan, Soekarno turut memimpin media seperti Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka pada tahun 1926.
Pers pada masa ini tidak lagi sekadar media informasi, melainkan alat perlawanan ideologis terhadap kolonialisme.
Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Dalam sistem demokrasi modern, pers dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ninik Rahayu, dalam Buku Ajar Pengantar Ilmu Jurnalistik (2025), menegaskan bahwa pers harus berkontribusi memperkuat demokrasi, bukan merusaknya.
Jurnalistik berperan menyediakan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang agar publik dapat mengambil keputusan secara rasional. Selain itu, pers berfungsi sebagai watchdog, mengawasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Pakar komunikasi Denis McQuail (2011) menegaskan, bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Tanpa pers yang bebas dan bertanggung jawab, demokrasi akan kehilangan salah satu instrumen utamanya dalam melindungi hak-hak warga negara.
Baca Juga:
230 Jurnalis Tewas, UNRWA Sebut Gaza Zona Paling Mematikan di Dunia
Makna Hari Pers Nasional
Hari Pers Nasional bukan sekadar perayaan profesi wartawan. Ia adalah pengingat bahwa pers Indonesia lahir dari pergulatan sejarah, represi, dan perjuangan panjang melawan ketidakadilan.
Di tengah tantangan era digital, disinformasi, dan tekanan kekuasaan, nilai-nilai sejarah pers menjadi kompas moral agar jurnalisme tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik.
(Dist)
