BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menindak ribuan tambang illegal yang diungkap Pesiden Prabowo Subainto dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan penindakan tambang illegal ini akan mulai dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Sudah arahan dari pak Menteri kita respons ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” kata Rilke di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Rilke menerangkan bahwa penindakan ini akan dimulai berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden. Namun, Kementerian ESDM juga akan melakukan verifikasi data tambang ilegal secara mandiri, disamping berpaku pada data yang disampaikan Prabowo.
Data ini nantinya akan menjadi rujukan untuk melakukan penindakan tambang illegal. Kementerian akan berkoordinasi dengan penegak hukum dan akan segera memulai langkah penanganan dalam waktu dekat.
“Dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” ujar Rilke.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM menegaskan untuk terus berupaya memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Langkah ini sebagai upaya untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang illegal yang semakin marak.
Baca Juga:
118 Tambang Ilegal Ditutup! Tersebar di Jabar Mulai Komoditas Pasir Hingga Emas
Nganggur Setelah Tambang di Cirebon Ditutup, Ratusan Pekerja Unjuk Rasa
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan akan memantau langsung kinerja Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dalam pemberantasan tambang illegal ini.
“Kita monitor dari apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan ini. Ya nanti kita monitor hasilnya seperti apa,” kata Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus, di Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025), mengungkapkan terdapat 1.063 tambang illegal diseluruh Indonesia. Jumlah ini didapat berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Prabowo pun menambahakan, potensi kerugian negara akibat keberadaan tambang-tambang illegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
“Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” ucap Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas tambang illegal ini. Ia pun memberi peringatan keras bagi pihak pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal yang merugikan rakyat dan negara.
“Saya beri peringatan; apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, TNI atau Polri atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
(Raidi/Budis)
