JAKARTA,TM.ID: Partai Demokrat segera menentukan sikap terkait Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang langsung fix menjadi pasangan Anies Baswedan.
Ironisnya, selama ini Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-lah digadang-gadang sebagai calon pasangan Anies pada kontestasi politik Pilpres 2024 tersebut.
Namun kenyataannya Anies Baswedan harus patuh pada inisiatif Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang mempertemukan antara Anies dengan Cak Imin sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024.
Partai Demokrat pun bereaksi keras atas perjodohan Anies-Cak Imin tanpa kompromi tersebut.
BACA JUGA: Anies Dipaksa Berpasangan Sama Cak Imin, Demokrat Berontak
Pasalnya, Partai Demokrat yang sama-sama mengusung Anis Baswedan sebagai Capres melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem dan PKS, tak dilibatkan oleh Surya Paloh dalam gagasan memasangkan Anies dengan Cak Imin.
Lebih dari itu, PKB sendiri yang diketuai Cak Imin, bersama PAN dan Golkar sejak awal sudah bersepakat melalui Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres.
Oleh karena itulah Partai Demokrat akan segera mengambil sikap tegas dalam agenda rapat majelis tinggi.
Hal itu dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, bahwa jajaran pengurus partai menggelar rapat majelis tinggi untuk menentukan sikap Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres).
Melalui siaran resmi Partai Demokrat, Kamis (31/8/2023), Teuku menegaskan bahwa agenda rapat majelis tinggi itu sebagai tindaklanjut keputusan Anies yang secara sepihak telah menyetujui kerja sama politik antara NasDem dengan PKB.
Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres
Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk
mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,”kata Teuku.
Ia menegaskan, persetujuan tersbeut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.
Nyaris tidak percaya, Partai Demokrat pun meminta konfirmasi langsung dari Anies Baswedan yang ternyata membenarkan soal koalisi NasDem dan PKB dengan Cak Imin sebagai bacapres untuk Anies Baswedan.
“Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli). Menyikapi hal itu, Partai Demokrat
akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya,” tegasnya.
BACA JUGA: Cak Imin Lihat Tanda PKB Bisa Jadi Juara 2 di Pemilu 2024
Atas manuver politik itu, Riefky menilai kerja sama politik antara NasDem dan PKB yang disetujui oleh Anies sebagai “sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya”.
Ironisnya, kata Riefky, keputusan tersebut terjadi di tengah proses finalisasi kerja koalisi untuk
deklarasi bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” katanya.
Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, bertempat di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies.
Langkah itu bahkan tanpa sepengetahuan Partai
Demokrat dan PKS. Malam itu Capres Anies dipanggil mendadak oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut.
“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” kata Sekjen Demokrat.
(Aak)
