OJK Jawa Barat: Kinerja Industri Jasa Keuangan Hingga September 2025 Tumbuh Positif dan Stabil

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (KOBD) menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi September 2025 tetap stabil dengan kinerja tumbuh positif didukung dengan fungsi intermediasi yang optimal dan likuditas yang memadai.

Perkembangan Perbankan  

Sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi September 2025 sebesar 2,22 persen; 4,62 persen; dan 3,75 persen.  

Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non–Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 141,46 persen menunjukan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat cukup besar.

Berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek di Jawa Barat mencapai Rp1.032 triliun (tumbuh 3,75 persen yoy).

Pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 7,65 persen yoy. Selain itu, pertumbuhan kredit bank umum di Jawa Barat lebih rendah daripada Sumatera Utara (13,59 persen yoy), DKI Jakarta (10,78 persen yoy), dan Banten (5,97 persen yoy). Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 12,38 persen terhadap total kredit nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit berdasarkan Lokasi Proyek Bukan Bank terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp432,53 triliun (tumbuh 6,45 persen yoy) dan Industri Pengolahan sebesar Rp164,72 Triliun (tumbuh sebesar 9,17 persen yoy).

Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain (i) Perdagangan Besar dan Eceran menurun sebesar Rp2,48 triliun (1,90 persen); (ii) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurun sebesar Rp3,85 triliun (7,54 persen), dan; (iii) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun sebesar Rp6,15 triliun (19,31 persen) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain (i) Real Estate tumbuh 11,08 pesen yoy dengan NPL gross 1,20 persen; (ii) Bukan Lapangan Usaha-Lainnya tumbuh 2,71 persen dengan NPL gross 3,35 persen, serta (iii) Konstruksi tumbuh5,74persen yoy dengan NPL gross sebesar 3,56 pesen. 

Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD, untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan DPK terbesar berada di Kota Bandung (Rp241,95 triliun, share 33,15 persen), Kota Bekasi (Rp106,07 triliun, share 14,54 persen), Kab. Bekasi (Rp60,40 triliun, share 8,28 persen), Kota Depok (Rp50 triliun, share 6,85 persen), dan Kabupaten Karawang (Rp43,02 triliun, share 5,90 persen).

Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah Kabupaten Bekasi (Rp173,25 triliun, share 16,78 persen), Kabupaten Bogor (Rp142,63 triliun, share 13,82 persen), Kota Bandung (Rp131,31 triliun, share 12,72 persen), Kota Bekasi (Rp76,71 triliun, share 7,43 persen) dan Kabupaten Karawang (Rp75,87 triliun, share 7,35 persen).

Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kabupaten Cianjur (Rp1,27 triliun, 7,39 persen), Kota Sukabumi (Rp314 miliar, 5,36 persen), Kota Bandung (Rp6,84 triliun, 5,21 persen), Kabupaten Sukabumi (Rp926 miliar, 5,21 persen), dan Kab. Tasikmalaya (Rp539 miliar, 4,92 persen).

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan (bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat/BPR) masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,05 persen (Rp932 triliun), 88,82 persen (Rp648 triliun), dan 88,84 persen (Rp917 triliun). Sedangkan untuk jenis usaha Syariah dengan market share Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 9,95 persen (Rp103 triliun), 11,18 persen (Rp81 triliun), 11,16 persen (Rp115 triliun).

Sedangkan, berdasarkan fungsinya perbankan di Jawa Barat per September 2025 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,77 persen (Rp1.002 triliun), 96,83 persen (Rp706 triliun), dan 97,65 persen (Rp1.008 triliun). Adapun sisanya merupakan BPRdan BPR Syariah (BPRS) dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 3,32 persen (Rp33 triliun), 3,17 persen (23 triliun), 2,35 persen (Rp24 triliun).

Baca Juga:

Suka Belanja Pakai PayLater Wajib Tahu, Ini Cara Cek SLIK di Kantor OJK Jawa Barat

Penyebab OJK Cabut Izin Usaha PT Crowde Membangun Bangsa

Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR

Total penyaluran Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek posisi September 2025 secara Nasional mencapai Rp1.502,61 triliun. PenyaluranKredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp188,03 triliun dengan share 12,51 persen terhadap nasional dengan NPL Gross sebesar 6,17 persen dan menjadi Provinsi dengan kategori penerima Kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur (Rp225,88 triliun, NPL Gross 4,49 persen).

Jumlah rekening UMKM di Jawa Barat per September 2025 sebanyak 3.487.110 yang terdiri dari rekening kredit mikro sebanyak 3.242.973, rekening kredit kecil sebanyak 217.307 dan kredit menengah sebanyak 26.830. Jumlah rekening UMKM tersebut menurun 331.846 rekening (-8,69 persen YoY). 5 (lima) Kabupaten dan Kota penyaluran kredit UMKM tersebut adalah Kota Bandung sebesar Rp26,14 triliun, Kabupaten Bekasi sebesar Rp16,68 triliun, Kabupaten Bogor sebesar Rp15,40 triliun, Kabupaten Bandung sebesar Rp13,87 triliun, dan Kota Bekasi sebesar Rp12,47 triliun.

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat pada posisi September 2025 sebanyak 40.616 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,27 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,21 triliun.

Berdasarkan skema pembiayaan, KUR untuk sektor mikro memiliki porsi yang paling besar yaitu mencapai 69,29 persen (Rp1,53 triliun) dari total outstanding KUR Jawa Barat, diikuti KUR Kecil 30,30 persen (Rp0,67 triliun), KUR Super Mikro mencapai 0,17 persen (Rp3,73 miliar), KUR TKI mencapai 0,15 persen (Rp3,35 miliar) dan KUR Khusus mencapai 0,09 persen (Rp2 miliar).

Perkembangan Pasar Modal, PVML, & PPDP

Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat yang tumbuh sebesar 18,39 persen yoy, dengan porsi terbesarberasal dari saham (27,70 persen), SBN (17,82 persen), dan reksadana (14,87 persen)dengantotal SID sebanyak 3.375.784. Sedangkan nilai transaksi saham di Jawa Barat telah mencapai Rp31,19 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 26,94 persen yoy. 

Pada periode bulan September 2025, perkembangan Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), serta Perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di Jawa Barat menunjukan pertumbuhan yang bervariatif. Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan tumbuh 0,84 persen yoy yang semula Rp79,79 triliun pada September 2024 menjadi Rp80,46 triliun pada September 2025, dengan rasio NPL sebesar 2,86 persen.

Pada periode yang sama, perusahaan Modal Ventura telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,19 triliun meningkat 0,54 persen yoy dari posisi September 2024 Rp3,18 triliun, dengan rasio NPL sebesar 5,55 persen. Penyaluran Pembiayaan pada Perusahaan Fintech Lending sebesar Rp20,75 triliunmeningkat 19,78 persen yoy dari posisi Juni 2024 sebesar Rp17,33 triliun, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,41 persen. Total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi Juli 2025 meningkat 0,28 persen yoy, dari Rp25,43 triliun pada Juli 2024 menjadi Rp25,50 triliun. 

Program Edukasi, Kemitraan dan Pelindungan Konsumen

Per 31 Oktober 2025, KOBD telah melaksanakan 10.915 kegiatan edukasi keuangan secara tatap muka maupun daring. Kegiatan ini dilakukan pada 27 Kota/ Kabupaten di wilayah Jawa Barat. Jumlah peserta kegiatan literasi dan inklusi keuangan mencapai 2.184.960 orang. 

Terdapat beberapa program tematik edukasi yang diselenggarakan oleh KOBD, antara lain:

1. Bulan Inklusi Keuangan;
2. KBR (Kampung Bersih Rentenir) Kota Bandung;
3. Edukasi Pasar Modal kepada pelajar, mahasiwa, dan pegawai;
4. Edukasi kepada calon pekerja magang ke Jepang sebagai implementasi program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) demi mewujudkan literasi keuangan yang masif dan merata, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder;
5. Pemanfaatan SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) pada program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Abdi Nagri Nganjang Ka Warga; serta
6. Program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) dimana Program ini melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan yang aktif mengedukasi masyarakat.

Hingga periode 20 Oktober 2025, KOBD memberikan layanan penerimaan informasi, penyampaian pertanyaan, serta pengaduan sebanyak 918 layanan. Sebagai upaya pelindungan konsumen dan masyarakat, KOBD sebagai salah satu dari 13 institusi/lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Jawa Barat telah melakukan inventarisasi dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Sejak awal tahun 2025, Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat telah menerima aduan terkait aktivitas keuangan ilegal dan pinjaman online sebanyak 3.487 laporan.

Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi Jawa Barat

KOBD bersama unit kerja di bawahnya yaitu Kantor OJK Cirebon (KOCB) dan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM) telah menyusun Peta Jalan PED Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kelayakan investasi, dan komprehensif. Di tahun 2025, KOBD berencana untuk mengembangkan komoditas unggulan Susu Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025, Pemprov Jabar menetapkan pengembangan komoditas susu Sapi Perah di Kabupaten Bandung dan Bogor dengan target pertumbuhan sebesar 23,75 persen dalam 5 (lima) tahun ke depan dari sebesar 246,6 ribu ton di tahun 2024 menjadi 305 ribu ton di tahun 2029. Pada tanggal 11 September 2025, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Program Pengembangan Komoditas Susu Sapi Perah di Jawa Barat di Lembang antara Pemerintah Daerah, Offtaker, dan Perbankan.

Sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi sentra produksi susu Sapi Perah dengan jumlah produksi terbanyak ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, masing-masing sebanyak 66.421 Ton dan 66.256 Ton. Mempertimbangkan signifikansi potensi ekonomi (volume produksi dan ketersediaan peternak), KOBD bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, menginisiasi pengembangan Susu Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Subang, dan Kab. Bogor. Selain itu, KOBD bersama DKPP mengembangkan 1 (satu) sentra produksi susu Sapi Perah yakni Kabupaten Majalengka melalui pemberian 50 ekor sapi perah yang diharapkan dapat berproduksi susu di Tahun 2026. KOBD akan melibatkan KOTM dalam pengembangan susu Sapi Perah di sentra Kabupaten Garut, dan melibatkan KOCB dalam pengembangan susu Sapi Perah di sentra Kabupaten Majalengka.

Realisasi penyaluran kredit kepada peternak sapi perah per posisi 30 September 2025 sebesar Rp4,1 miliar dengan total sebanyak 90 debitur. Selanjutnya, OJK Provinsi Jawa Barat akan melalukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi program pengembangan peternak sapi perah di Jawa Barat.

KOBD berkomitmen untuk terus mengimplementasikan nilai integritas dan menjaga prinsip tata kelola yang baik termasuk menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi. Untuk itu, KOBD melarang seluruh stakeholders/rekanan/mitra kerja OJK Provinsi Jawa Barat untuk memberikan barang/manfaat dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran KOBD. Dukungan dari seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas.