BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) meminta empat menteri untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan.
Menteri yang dihadirkan dari kabinet Indonesia Maju termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Keempat menteri ini diminta memberikan keterangan oleh Mahkamah terkait dengan argumen-argumen yang terkait dengan permohonan mengenai hubungan antara bantuan sosial (bansos) dan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Mereka memberikan keterangan mengenai dua permohonan sekaligus, yakni Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam penjelasannya, Muhadjir mengungkapkan bahwa implementasi program bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Namun, ia menegaskan bahwa pemberian bansos tersebut telah direncanakan sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebelum pelaksanaan proses demokrasi, dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mengutip mkri, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 9,36 persen, sementara targetnya ditetapkan dalam kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan ekstrem pada bulan yang sama mencapai 1,12 persen, dengan target penurunan menjadi nol persen.
Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hanya mencapai 0,92 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 2,04 persen.
Ia menyatakan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui oleh DPR RI memiliki alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun. Program perlinsos yang dikelola oleh Kemenko PMK mencakup subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.
Salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah bantuan pangan berupa beras cadangan pemerintah (CPP) yang diberikan kepada masyarakat pada periode Januari hingga Juni 2024 sebagai bagian dari perpanjangan program tahun 2023 untuk mengatasi dampak El Nino dan menjaga daya beli masyarakat.
Bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial reguler dan administrasinya dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Di samping itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah secara intensif mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sebagai respons terhadap mitigasi bencana El Nino yang terjadi dari akhir tahun sebelumnya hingga awal tahun 2024.
Situasi ini terjadi karena dampak El Nino mengganggu produksi pangan, terutama beras, di beberapa daerah, baik karena tidak dapat melakukan penanaman atau harus menunda jadwal tanam. Akibatnya, harga pangan meningkat, yang berdampak pada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan.
Sementara, Sri Mulayani mengklaim bahwa tidak ada perubahan pola penggunaan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) selama enam tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 hingga 2024, kecuali pada tahun 2023.
Ini disebabkan oleh perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.
Penyaluran bansos oleh Kemensos mengalami penurunan yang cukup mencolok pada dua bulan awal karena adanya restrukturisasi kerja sama antara Kemensos dan sektor perbankan.
Kemudian, Menkeu juga menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. APBN telah disusun sejak awal 2023.
Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
BACA JUGA: Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2024, Sri Mulyani Bicara soal Pentingnya Pemerintah Berikan Bansos
Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.
Dan Tri Rismaharini menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2023, Kementerian Sosial (Kemensos) diberikan alokasi anggaran sebesar Rp87,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial (perlinsos), sementara sisanya digunakan untuk dukungan manajemen kementerian.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun, di mana sebanyak 95,46 persen atau Rp75,61 triliun dialokasikan untuk program bantuan sosial (bansos).
(Vini/Usk)
