BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Laju inflasi tahun 2025 di kisaran target 2,5 ± 1 persen terus di jaga Pemerintah. Sedangkan komponen inflasi pangan bergejolak (volatile food) akan dijaga di kisaran 3-5 persen.
“Inflasi pangan bergejolak dijaga secara mingguan oleh tim termasuk tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di bawah Menteri Dalam Negeri. Ini merupakan intervensi pemerintah pusat dan daerah agar inflasi volatile food tetap terjaga,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai High Level Meeting Pengendalian Inflasi Pusat di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Jumat (31/1/20250.
Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 akan diselenggarakan bulan Agustus, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Tema Rakor, tambah Menko Airlangga, “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga”.
Untuk ketahanan pangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,6 triliun dalam APBN 2025. Jumlahnya meningkat dari perkiraan tahun 2024 yang sebesar Rp132 triliun.
“Ketahanan pangan penting untuk perlindungan dari gejolak pangan dunia. Ketahanan pangan akan dilakukan dengan berbagai strategi, seperti diverisifikasi pangan, stabilitas harga dan peningkatan produktivitas petani,” ucap Menko Airlangga.
Dukungan APBN terhadap ketahanan pangan, juga akan diberikan melalui Transfer ke Daerah, khususnya melalui dana alokasi khusus. Dana ini digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, serta untuk pembangunan non-fisik.
“Pembangunan non-fisik misalnya kegiatan pelayanan dan penyuluh pertanian serta program pangan Lestari. Selain itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga akan diteruskan di tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut Menko mengatakan, kordinasi pemerintah pusat dan daerah akan diperkuat untuk mengimplementasikan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027. Arah peta jalan tersebut memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
Selain itu, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga pasokan antar waktu dan antar wilayah. Juga menjaga kelancaran distribusi pangan antar wilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit.
“Memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan. Yang tak kalah penting memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi di masyarakat,” kata Menko Airlangga menutup keterangannya.
(Usk)
