BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Dalam upaya memastikan stabilitas pangan dan kemandirian sektor peternakan di Jawa Barat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Agung Yansusan, bersama jajaran Komisi II melakukan kunjungan kerja strategis ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Kabupaten Bandung.
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah nyata legislatif dalam menghimpun data serta informasi akurat terkait kapasitas produksi dan ketersediaan stok susu nasional yang bersumber dari wilayah Jawa Barat.
Memastikan Data Produksi dan Stok Nasional
Agung Yansusan menyatakan bahwa KPBS Pangalengan merupakan salah satu pilar penting dalam pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi II merasa perlu memantau langsung kondisi di lapangan guna memastikan rantai pasok tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan bahwa data kapasitas produksi yang ada selaras dengan kebutuhan di lapangan. Jabar memiliki potensi besar sebagai penyumbang stok susu nasional, dan KPBS Pangalengan adalah potret keberhasilan pengelolaan peternakan rakyat yang harus terus kita dukung,” ujar Agung Yansusan.
Fokus pada Kesejahteraan Peternak Lokal
Selain meninjau aspek produksi, kunjungan ini juga menyoroti pentingnya dukungan bagi para peternak lokal. Komisi II berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang mampu memberikan proteksi dan stimulan bagi peternak agar tetap produktif dan kompetitif.
Baca Juga:
Sewa Pacar Demi Konten dan Validasi, Agung Yansusan: Hati-hati Jadi Korban Kejahatan
Cegah Pungli dan Parkir Ilegal, Agung Yansusan Usulkan Jabar Belajar ke Banyuwangi
Beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut antara lain:
- Dukungan Infrastruktur & Teknologi: Mendorong modernisasi peralatan perahan dan pengolahan susu untuk menjaga kualitas (grade) susu tetap tinggi.
- Stabilitas Rantai Distribusi: Menjamin alur distribusi dari peternak ke industri pengolahan susu (IPS) tetap lancar tanpa hambatan logistik.
- Pemenuhan Gizi Masyarakat: Memastikan ketersediaan susu lokal yang terjangkau guna mendukung program perbaikan gizi nasional.
Sinergi untuk Kemandirian Pangan
Langkah ini sejalan dengan visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Dengan data yang valid dari KPBS, DPRD Jabar dapat merumuskan kebijakan anggaran maupun regulasi yang lebih tepat sasaran bagi sektor peternakan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tapi juga protein hewani seperti susu. Kami di Komisi II ingin menjamin bahwa peternak kita mendapatkan perhatian memadai, sehingga mereka menjadi aktor utama dalam mewujudkan kemandirian pangan di Jawa Barat,” tutup Agung.
